Limabelas tahun sudah berlalu
Hanya do’a yang dapat kukirimkan padamu
Lima tahun sebelum kepergianmu kita tak pernah bertemu
Lima tahun itu pula kita tak bertegur sapa
Namun jauh dilubuk hatiku yang paling dalam
Ku ingin kita saling memaafkan
Banyak hal yang pernah kita jalani bersama
akan tetap menjadi kenangan terindah bagiku
Percayalah………..
Aku akan tetap  menjadi sahabatmu sampai kelak aku menyusulmu
Terima kasih atas segala yang pernah kau berikan kepadaku.

Kondisi Masyarakat dari Aceh Tengah dan Bener Meriah ke Aceh Utara via jalan KKA untuk mencari Sembako

Kedua, Bandara Rembele harus ditetapkan sebagai simpul logistik dan udara darurat nasional saat bencana. Negara tidak boleh menjadikan bandara hanya sebagai titik kedatangan pejabat, tetapi sebagai pusat operasi: gudang logistik, pos BBM udara, dan base heli. Minimal beberapa helikopter harus disiagakan penuh selama masa tanggap darurat, bukan datang-pergi tanpa keberlanjutan operasi. Dengan jarak tempuh yang singkat ke dua kabupaten, optimalisasi udara sebenarnya dapat memutus isolasi wilayah dalam hitungan jam, bukan minggu.

Ketiga, negara harus memiliki protokol jaminan BBM saat bencana. Kelangkaan BBM di tengah operasi penyelamatan adalah kegagalan sistemik. Pemerintah pusat perlu memastikan distribusi BBM khusus untuk operasi kemanusiaan, alat berat, dan transportasi udara sebagai prioritas absolut. Tanpa BBM, helikopter, alat berat, dan kendaraan logistik hanyalah besi tak bernyawa. Ini bukan soal teknis semata, tetapi soal keberpihakan kebijakan.

Keempat, pengerahan pasukan zeni dan batalyon bantuan terdekat harus menjadi prosedur baku, bukan opsi. Wilayah Gayo dengan karakter geografis pegunungan dan longsor membutuhkan kehadiran pasukan zeni untuk membuka akses darat darurat, membangun jembatan sementara, serta menyiapkan titik pendaratan heli. Mengandalkan sumber daya lokal yang terbatas dalam bencana sebesar ini adalah keputusan yang tidak adil bagi daerah.

Kelima, negara perlu membangun skema distribusi logistik berbasis masyarakat. Pengalaman di lapangan menunjukkan warga siap menjadi bagian dari solusi. Negara bisa menetapkan titik-titik drop logistik terakhir yang dapat dijangkau kendaraan, lalu mengorganisir warga dan relawan secara sistematis untuk menjangkau wilayah terisolir. Pola ini jauh lebih cepat dan murah dibanding menunggu akses jalan sepenuhnya pulih, sekaligus memperkuat rasa kehadiran negara di tengah masyarakat.

Keenam, untuk mencegah krisis berkepanjangan, pemerintah pusat harus mengendalikan rantai pasok dan harga kebutuhan pokok di wilayah sekitar Gayo. Kerja sama dengan pedagang di Aceh Utara dan Lhokseumawe untuk membawa sembako ke titik-titik terdekat harus difasilitasi negara, dengan pengawasan harga yang ketat. Membiarkan warga berjalan puluhan kilometer hanya untuk membeli beras dan BBM adalah potret kegagalan perlindungan sosial dalam kondisi darurat.

Ketujuh, bencana ini perlu diakhiri dengan audit nasional penanganan bencana Tanoh Gayo. Audit ini penting bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk membongkar titik-titik lemah sistem: komando, logistik, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Hasil audit harus dibuka ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban negara dan pijakan perbaikan ke depan.

Pada akhirnya, bencana di Tanoh Gayo harus dipahami sebagai peringatan keras bagi negara. Ketangguhan masyarakat tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kehadiran negara. Justru di situlah negara seharusnya hadir paling kuat: ketika rakyat berada dalam kondisi paling lemah. Jika pelajaran ini tidak diambil, maka yang akan datang bukan hanya bencana alam berikutnya, tetapi krisis kepercayaan terhadap negara itu sendiri.

Negara seharusnya belajar dari peristiwa ini. Bencana di Tanoh Gayo bukan semata soal hujan, longsor, atau medan yang sulit, melainkan soal ketiadaan komando nasional yang bekerja cepat dan efektif. Kepala daerah tidak mungkin dipaksa memikul beban lintas wilayah dan lintas sektor sendirian, terlebih ketika akses udara, logistik strategis, dan pengerahan pasukan berada sepenuhnya di tangan pusat. Dalam situasi seperti ini, negara tidak cukup hadir melalui kunjungan pejabat dan konferensi pers, tetapi harus hadir dalam bentuk keputusan cepat, otoritas tunggal, dan distribusi sumber daya yang nyata di lapangan.

Ke depan, wilayah-wilayah rawan bencana seperti Tanoh Gayo harus diperlakukan sebagai zona prioritas mitigasi nasional, bukan sekadar wilayah administratif kabupaten. Negara perlu memastikan adanya skema komando darurat yang otomatis aktif saat bencana besar terjadi: penempatan unsur TNI–Polri dalam jumlah memadai, dukungan zeni dan logistik, penguasaan rantai pasok BBM, serta optimalisasi transportasi udara dengan helikopter yang standby, bukan sekadar singgah. Tanpa itu, setiap rencana mitigasi hanya akan berhenti di atas kertas.

Lebih dari itu, negara mesti menempatkan masyarakat bukan sebagai objek penderita, tetapi sebagai mitra utama penanganan bencana. Warga yang siap berjalan kaki puluhan kilometer, mengangkut logistik dengan segala keterbatasan, adalah modal sosial yang luar biasa. Namun modal ini hanya akan efektif jika negara hadir mengorganisir, memastikan logistik tersedia, jalur distribusi jelas, dan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Membiarkan warga bertahan dengan swadaya setelah berminggu-minggu bencana adalah bentuk kelalaian yang tidak bisa dibenarkan.

Bencana ini seharusnya menjadi alarm keras bagi negara: kehadiran negara tidak boleh bergantung pada cuaca politik atau kalender kunjungan pejabat. Ketika rakyat berjalan kaki membawa beras dari Aceh Utara ke Gayo, sesungguhnya yang sedang diuji bukan hanya ketangguhan warga, tetapi wibawa dan kapasitas negara itu sendiri. Jika pelajaran ini kembali diabaikan, maka bencana berikutnya hanya akan mengulang cerita yang sama—dengan korban yang mungkin lebih besar.

Sesaat sebelum kita memulai perjalanan menuju jalan Bener Meriah - KKA Lhokseumawe dengan jalan kaki

“Bencana tidak selalu datang dengan peringatan; kadang ia hadir pelan, lewat hujan yang tak kunjung berhenti. Malam itu Kami datang sebagai tamu di sebuah kota, lalu bermalam sebagai orang-orang yang terisolir.”

Senin malam itu, tepat 25 November 2025 setelah menghadiri acara pelantikan pengurus KONI Aceh masa bhakti 2025 – 2029 di Anjong Mon Mata, saya berencana berangkat menuju Takengon, karena cuaca hujan yang tak henti kami menunda keesokan paginya dan merubah plan yang semula naik mobil bersama rombongan lalu naik kendaraan umum Hiece. Tak ada mentari, sinarnya tertutup gumpalan awan yang menurunkan hujan, sepanjang waktu hujan tak henti turun membasahi bumi. Jam 11.00 WIB mobil berangkat menyusuri jalanan yang tak begitu padat, namun tak bisa dengan kecepatan tinggi karena curah hujan yang tinggi menghalangi jarak pandang, tak ada pemandangan yang mengesankan karena tertutup kabut hujan, tepat pukul 20.00 WIB saya tiba di Hotel Renggali, Takengon.

Suasana malam itu tidak seperti biasa, karena sepanjang jalan hujan sehingga cuaca begitu dingin. Renggali hari itu ramai oleh rombongan Palang Merah Aceh yang selama 3 hari kedepan melaksanakan Musyawarah untuk memilih nakhoda baru dan rombongan Motor Gede yang touring dari Jakarta. Karena telat, saya dapat kamar yang jauh dari loby hotel dan membuat saya kesulitan, karena harus membawa koper ditengah guyuran hujan dengan jarak yang lumayan.

Kunjungan Kerja Pj Gubernur Aceh ke Kuala Baru

Ajudan bukan sekadar pendamping, tetapi penjaga kesinambungan antara “apa yang dilihat di lapangan” dan “ apa yang diputuskan di kantor”.

Menjadi ajudan bupati memberi pengalaman berharga, tidak hanya berada di kantor untuk menyiapkan berbagai rapat bersama pimpinan, namun melahirkan banyak kisah perjalanan, pengalaman lapangan, melihat langsung persoalan dan pelajaran hidup yang terus membekas hingga kini menjadi referensi dalam melihat persoalan.

Salah satu anugerah terbesar selama menjadi ajudan adalah berkesempatan berkeliling dan mengunjungi berbagai pelosok daerah. Ini bisa kita rasakan karena dimana dan kemana pun bupati pergi, biasanya kita selalu ikut mendampingi. Ada perbedaan sih ajudan yang ikut saat sang Bupati sudah memenangkan pilkada, dan ajudan yang sudah ikut saat proses pilkada itu berlangsung, apalagi jika terlibat dalam proses pemenangan yang mengharuskan kita banyak berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat. Dan saya berada sejak proses pendaftaran hingga pilkada itu selesai. Jika kita pernah terlibat dalam pilkada, kamu pasti paham dalam sehari ada berapa desa yang kita kunjungi untuk sosialisasi, jadwal yang luar biasa padat untuk kunjungan ke berbagai desa. 

Oia, yang berat itu mendampingi mulai dari pilkada hingga terpilih adalah tanggung jawab moral kita karena kita mengikuti setiap tahapan, kita mendengar keluhan dan harapan masyarakat secara langsung, dan setelah terpilih mereka juga menagih janji pembangunan kita. Apalagi saya selain  mendampingi sebagai ajudan, juga pemikir dan pengatur berbagai kegiatan agar semua berjalan lancar. Kita sudah belanja masalah saat pilkada, dan ini saatnya membayar janji itu. Kamu bisa bayangkan gimana pusingnya jika kita tidak memiliki menagemen dalam menyelesaikannya.